Semua Tentang Kewarnegaraan

    PENGERTIAN KEWARGANEGARAAN DAN PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN

 A. Pengertian Kewarganegaraan
Istilah kewarganegaraan memiliki arti keanggotaan yang menunjukkan hubungan atau ikatan antara negara dan warga negara. Kewarganegaraan diartikan segala jenis hubungan dengan suatu negara yang mengakibatkan adanya kewajiban negara itu untuk melindungi orang yang bersangkutan. Adapun menurut Undang-Undang Kewarganegaraan Republik Indonesia, kewarganegaraan adalah segala ikhwal yang berhubungan dengan negara.
Pengertian kewarganegaraan dibedakan menjadi dua, yaitu sebagai berikut:
a. Kewarganegaraan dalam arti yuridis dan sosiologis
- Kewarganegaraan dalam arti yuridis ditandai dengan adanya ikatan hukum anatara orang-orang dengan negara.
- Kewarganegaraan dalam arti sosiologis, tidak ditandai dengan ikatan hukum, tetapi ikatan emosionak, seperti ikartan perasaan, ikatan keturunan, ikatan nasib, ikatan sejarah, dan ikatan tanah air.
b. Kewarganegaraan dalam arti formil dan materil.
- Kewarganegaraan dalam arti formil menunjukkan pada tempat kewarganegaraan. Dalam sistematika hukum, masalah kewarganegaraan berada pada hukum publik.
- Kewarganegaraan dalam arti materil menunjukkan pada akibat hukum dari status kewarganegaraan, yaitu adanya hak dan kewajiban warga negara.
 B. Pendidikan Kewarganegaraan
Hakikat pendidikan kewarganegaraan adalah upaya sadar dan terencana untuk mencerdaskan kehidupan bangsa bagi warga negara dengan menumbuhkan jati diri dan moral bangsa sebagai landasan pelaksanaan hak dan kewajiban dalam bela negara, demi kelangsungan kehidupan dan kejayaan bangsa dan negara.
Tujuan pendidikan kewarganegaraan adalah mewujudkan warga negara sadar bela negara berlandaskan pemahaman politik kebangsaan, dan kepekaan mengembangkan jati diri dan moral bangsa dalam perikehidupan bangsa.
• Standar isi pendidikan kewarganegaraan adalah pengembangan :
1. nilai-nilai cinta tanah air;
2. kesadaran berbangsa dan bernegara;
3. keyakinan terhadap Pancasila sebagai ideologi negara;
4. nilai-nilai demokrasi, hak asasi manusia dan lingkungan hidup;
5. kerelaan berkorban untuk masyarakat, bangsa, dan negara, serta
6. kemampuan awal bela negara.
• Pengembangan standar isi pendidikan kewarganegaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dijabarkan dalam rambu-rambu materi pendidikan kewarganegaraan.
• Rambu-rambu materi pendidikan kewarganegaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi materi dan kegiatan bersifat fisik dan nonfisik.
• Pengembangan rambu-rambu materi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan Peraturan Menteri sesuai lingkup penyelenggara pendidikan kewarganegaraan.

    SEMUA TENTANG KEWARGANEGARAAN

   Kewarganegaraan merupakan keanggotaan seseorang dalam satuan politik tertentu (secara khusus) yang dengannya membawa hak untuk berpartisipasi dalam kegiatan politik. Seseorang dengan keanggotaan yang demikian disebut warga negara. Seorang warga negara berhak memiliki paspor dari negara yang dianggotainya.

Kewarganegaraan merupakan bagian dari konsep kewargaan (bahasa Inggris: citizenship). Di dalam pengertian ini, warga suatu kota atau kabupaten disebut sebagai warga kota atau warga kabupaten, karena keduanya juga merupakan satuan politik. Dalam otonomi daerah, kewargaan ini menjadi penting, karena masing-masing satuan politik akan memberikan hak (biasanya sosial) yang berbeda-beda bagi warganya.

Kewarganegaraan memiliki kemiripan dengan kebangsaan (bahasa Inggris: nationality). Yang membedakan adalah hak-hak untuk aktif dalam perpolitikan. Ada kemungkinan untuk memiliki kebangsaan tanpa menjadi seorang warga negara (contoh, secara hukum merupakan subyek suatu negara dan berhak atas perlindungan tanpa memiliki hak berpartisipasi dalam politik). Juga dimungkinkan untuk memiliki hak politik tanpa menjadi anggota bangsa dari suatu negara.

Seorang Warga Negara Indonesia (WNI) adalah orang yang diakui oleh UU sebagai warga negara Republik Indonesia. Kepada orang ini akan diberikan Kartu Tanda Penduduk berdasarkan Kabupaten atau (khusus DKI Jakarta) Provinsi, tempat ia terdaftar sebagai penduduk/warga. Kepada orang ini akan diberikan nomor identitas yang unik (Nomor Induk Kependudukan, NIK) apabila ia telah berusia 17 tahun dan mencatatkan diri di kantor pemerintahan. Paspor diberikan oleh negara kepada warga negaranya sebagai bukti identitas yang bersangkutan dalam tata hukum internasional.

Kewarganegaraan Republik Indonesia diatur dalam UU no. 12 tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia.
Menurut UU ini, orang yang menjadi Warga Negara Indonesia (WNI) adalah

1. setiap orang yang sebelum berlakunya UU tersebut telah menjadi WNI
2. anak yang lahir dari perkawinan yang sah dari ayah dan ibu WNI
3. anak yang lahir dari perkawinan yang sah dari seorang ayah WNI dan ibu warga negara asing (WNA), atau sebaliknya
4. anak yang lahir dari perkawinan yang sah dari seorang ibu WNI dan ayah yang tidak memiliki kewarganegaraan atau hukum negara asal sang ayah tidak memberikan kewarganegaraan kepada anak tersebut
5. anak yang lahir dalam tenggang waktu 300 hari setelah ayahnya meninggal dunia dari perkawinan yang sah, dan ayahnya itu seorang WNI
6. anak yang lahir di luar perkawinan yang sah dari ibu WNI
7. anak yang lahir di luar perkawinan yang sah dari ibu WNA yang diakui oleh seorang ayah WNI sebagai anaknya dan pengakuan itu dilakukan sebelum anak tersebut berusia 18 tahun atau belum kawin
8. anak yang lahir di wilayah negara Republik Indonesia yang pada waktu lahir tidak jelas status kewarganegaraan ayah dan ibunya.
9. anak yang baru lahir yang ditemukan di wilayah negara Republik Indonesia selama ayah dan ibunya tidak diketahui
10. anak yang lahir di wilayah negara Republik Indonesia apabila ayah dan ibunya tidak memiliki kewarganegaraan atau tidak diketahui keberadaannya
11. anak yang dilahirkan di luar wilayah Republik Indonesia dari ayah dan ibu WNI, yang karena ketentuan dari negara tempat anak tersebut dilahirkan memberikan kewarganegaraan kepada anak yang bersangkutan
12. anak dari seorang ayah atau ibu yang telah dikabulkan permohonan kewarganegaraannya, kemudian ayah atau ibunya meninggal dunia sebelum mengucapkan sumpah atau menyatakan janji setia.

    Selain itu, diakui pula sebagai WNI bagi
1. anak WNI yang lahir di luar perkawinan yang sah, belum berusia 18 tahun dan belum kawin, diakui secara sah oleh ayahnya yang berkewarganegaraan asing
2. anak WNI yang belum berusia lima tahun, yang diangkat secara sah sebagai anak oleh WNA berdasarkan penetapan pengadilan
3. anak yang belum berusia 18 tahun atau belum kawin, berada dan bertempat tinggal di wilayah RI, yang ayah atau ibunya memperoleh kewarganegaraan Indonesia
4. anak WNA yang belum berusia lima tahun yang diangkat anak secara sah menurut penetapan pengadilan sebagai anak oleh WNI.


Kewarganegaraan Indonesia juga diperoleh bagi seseorang yang termasuk dalam situasi sebagai berikut:
1. Anak yang belum berusia 18 tahun atau belum kawin, berada dan bertempat tinggal di wilayah Republik Indonesia, yang ayah atau ibunya memperoleh kewarganegaraan Indonesia
2. Anak warga negara asing yang belum berusia lima tahun yang diangkat anak secara sah menurut penetapan pengadilan sebagai anak oleh warga negara Indonesia
Di samping perolehan status kewarganegaraan seperti tersebut di atas, dimungkinkan pula perolehan kewarganegaraan Republik Indonesia melalui proses pewarganegaraan. Warga negara asing yang kawin secara sah dengan warga negara Indonesia dan telah tinggal di wilayah negara Republik Indonesia sedikitnya lima tahun berturut-turut atau sepuluh tahun tidak berturut-turut dapat menyampaikan pernyataan menjadi warga negara di hadapan pejabat yang berwenangasalkan tidak mengakibatkan kewarganegaraan ganda.

Berbeda dari UU Kewarganegaraan terdahulu, UU Kewarganegaraan tahun 2006 ini memperbolehkan dwikewarganegaraan secara terbatas, yaitu untuk anak yang berusia sampai 18 tahun dan belum kawin sampai usia tersebut. Pengaturan lebih lanjut mengenai hal ini dicantumkan pada Peraturan Pemerintah no. 2 tahun 2007.

Kewarganegaraan Nasional

Umumnya kewarganegaraan dipandang sebagai hubungan antara seorang individu dan sebuah bangsa tertentu. Dalam Yunani kuno , entitas politik yang utama adalah kota-negara, dan warga negara adalah anggota negara-kota tertentu. Dalam lima ratus tahun terakhir, dengan munculnya negara-bangsa, kewarganegaraan paling erat diidentifikasi dengan menjadi anggota dari suatu bangsa tertentu. Sampai batas tertentu, badan tertentu melintasi batas nasional seperti organisasi perdagangan, organisasi non-pemerintah serta perusahaan multi-nasional, dan kadang-kadang istilah " warga dunia "berlaku dalam arti orang memiliki hubungan kurang untuk sebuah bangsa tertentu dan lebih dari rasa memiliki kepada dunia pada umumnya.
Di zaman modern, kebijakan kewarganegaraan dibagi antara sanguinis jus ("kanan darah") dan soli jus ("hak tanah") bangsa. Kebijakan jus sanguinis hibah kewarganegaraan berdasarkan keturunan atau etnis , dan berhubungan dengan konsep negara bangsa yang umum di Eropa. Sebuah soli kewarganegaraan jus kebijakan hibah kepada siapa pun lahir di wilayah negara, kebijakan dipraktekkan oleh banyak negara di Amerika, termasuk Amerika Serikat. Banyak negara memiliki persyaratan hak kesulungan hibrida dari kelahiran lokal dan kewarganegaraan setidaknya satu orangtua.
Kewarganegaraan juga dapat umumnya diperoleh melalui perkawinan dengan orang yang memegang kewarganegaraan ( jure matrimonii ), atau melalui naturalisasi .

Informasi lebih lanjut: hukum Kebangsaan

Kewarganegaraan Internasional

Dalam beberapa tahun terakhir, beberapa organisasi antar pemerintah telah memperpanjang konsep dan terminologi yang diasosiasikan dengan kewarganegaraan ke tingkat internasional, ^[2] di mana ia diterapkan pada totalitas warga negara konstituen mereka digabungkan. Kewarganegaraan pada tingkat ini adalah sebuah konsep sekunder, dengan hak yang berasal dari kewarganegaraan nasional.

Persemakmuran kewarganegaraan

Konsep " Commonwealth Citizenship "sudah ada sejak pembentukan Persemakmuran Bangsa . Seperti Uni Eropa, satu memegang kewarganegaraan Australia hanya dengan menjadi warga negara anggota Persemakmuran. Bentuk kewarganegaraan menawarkan hak istimewa tertentu dalam beberapa negara Persemakmuran:

• Beberapa negara tersebut tidak memerlukan wisata visa warga negara dari negara-negara Persemakmuran lainnya.
• Di beberapa negara Persemakmuran penduduk warga negara dari negara-negara Persemakmuran lain berhak atas hak-hak politik, misalnya, hak untuk memilih dalam pemilihan lokal dan nasional dan dalam beberapa kasus bahkan hak untuk berdiri untuk pemilu.
• Dalam beberapa kasus hak untuk bekerja di salah posisi (termasuk pegawai negeri ) diberikan, kecuali untuk posisi tertentu tertentu (misalnya pertahanan, Gubernur-Jendral atau Presiden , Perdana Menteri ).

Meskipun Irlandia meninggalkan Persemakmuran pada tahun 1949, sering diperlakukan seolah-olah itu adalah anggota, dengan referensi yang dibuat dalam dokumen hukum untuk 'Pemerintah Australia dan Republik Irlandia, dan warga negaranya tidak diklasifikasikan sebagai warga negara asing, khususnya di United Kingdom .
Kanada berangkat dari prinsip kebangsaan didefinisikan dalam hal kesetiaan pada tahun 1921. Pada 1935 yang Bebas Negara Irlandia adalah yang pertama untuk memperkenalkan kewarganegaraan sendiri (Namun, warga Irlandia masih diperlakukan sebagai subyek dari Crown , dan mereka masih tidak dianggap sebagai asing, meskipun Irlandia bukan anggota Commonwealth; Murray v Parkes [1942] Semua ER 123). The Kewarganegaraan Kanada Undang-undang yang mulai berlaku pada 1 Januari 1947 disediakan untuk Kewarganegaraan Kanada yang berbeda, secara otomatis dianugerahkan kepada sebagian besar individu lahir di Kanada (dengan pengecualian tertentu) dan mendefinisikan kondisi di mana orang bisa menjadi warga negara naturalisasi. Konsep kewarganegaraan Persemakmuran diperkenalkan pada tahun 1948 dalam Undang-Undang Kewarganegaraan Inggris 1948 . Lain Dominion mengadopsi prinsip ini, di Selandia Baru , dalam Kebangsaan Inggris dan Selandia Baru UU Kewarganegaraan 1948. Kewarganegaraan telah menggantikan kesetiaan, lebih dari perubahan simbolis.
Kewarganegaraan sebagian besar biasanya berhubungan dengan keanggotaan negara bangsa, tetapi istilah ini juga dapat diterapkan di tingkat daerah. entitas subnasional dapat mengenakan persyaratan, dari residensi atau sebaliknya, yang memungkinkan warga untuk berpartisipasi dalam kehidupan politik entitas itu, atau untuk menikmati manfaat yang diberikan oleh pemerintah entitas tersebut. Namun dalam kasus tersebut, yang memenuhi syarat yang juga kadang-kadang dipandang sebagai "warga negara" dari provinsi, negara yang relevan, atau wilayah. Contoh dari ini adalah bagaimana dasar fundamental dari Swiss kewarganegaraan adalah kewarganegaraan dari sebuah komune individu, dari yang mengikuti kewarganegaraan kanton dan Konfederasi. Contoh lain adalah Åland mana penduduk menikmati kewarganegaraan propinsi khusus dalam Finlandia , hembygdsrätt.
Amerika Serikat memiliki sistem kewarganegaraan ganda di mana satu adalah warga negara dari negara tempat tinggal serta warga Amerika Serikat. konstitusi Negara dapat memberikan hak tertentu di atas dan melampaui apa yang diberikan di bawah Konstitusi AS dan dapat memaksakan kewajiban mereka sendiri termasuk hak kedaulatan perpajakan dan dinas militer (masing-masing negara mempertahankan setidaknya satu subjek kekuatan militer untuk layanan transfer milisi nasional, negara nasional penjaga, sementara beberapa mempertahankan kekuatan militer kedua tidak dikenakan nasionalisasi).

Union (EU) kewarganegaraan Eropa

Artikel utama: Kewarganegaraan Uni Eropa

The Perjanjian Maastricht memperkenalkan konsep kewarganegaraan Uni Eropa . Pasal 17 (1) Perjanjian tentang Uni Eropa (konsolidasi versi) (versi konsolidasi) menyatakan bahwa

Kewarganegaraan Uni ini dibentuk. Setiap orang memegang kewarganegaraan dari suatu Negara Anggota harus menjadi warga negara Uni. Kewarganegaraan Uni harus tambahan untuk dan tidak mengganti kewarganegaraan nasional. ^[3]

Merubah EC Treaty ^[3] menetapkan hak minimal tertentu bagi warga negara Uni Eropa. Pasal 12 dari Perjanjian EC diubah menjamin hak umum non-diskriminasi dalam lingkup Perjanjian. Pasal 18 memberikan hak terbatas untuk pergerakan bebas dan tinggal di Negara-negara Anggota selain dari yang warga negara Uni Eropa adalah nasional. Pasal 18-21 dan 225 memberikan hak-hak politik tertentu.
Uni warga juga luas hak untuk bergerak dalam rangka untuk latihan kegiatan ekonomi di setiap Negara Anggota (Pasal 39, 43, 49 EC), yang mendahului pengenalan kewarganegaraan Uni.

Sejarah

Konsep kewarganegaraan yang pertama muncul dengan undang-undang .

Kewarganegaraan Polis

Artikel utama: Polis

Bentuk pertama kewarganegaraan didasarkan pada cara hidup orang di Yunani kuno kali, dalam skala organik komunitas-kecil dari polis. Pada kewarganegaraan hari itu tidak dilihat sebagai masalah publik, dipisahkan dari kehidupan pribadi dari orang masing-masing. Kewajiban kewarganegaraan yang sangat dihubungkan ke dalam kehidupan sehari-hari seseorang dalam polis. Untuk benar-benar manusia, orang harus menjadi warga negara aktif kepada masyarakat, yang Aristoteles terkenal menyatakan: Bentuk kewarganegaraan didasarkan "Untuk ambil bagian dalam menjalankan urusan masyarakat adalah menjadi baik binatang atau dewa!" pada kewajiban warga negara terhadap masyarakat, bukan hak yang diberikan kepada warga masyarakat. Ini bukan masalah karena mereka semua memiliki pertalian kuat dengan polis; nasib mereka sendiri dan nasib masyarakat itu sangat terkait. Selain itu, warga polis melihat kewajiban kepada masyarakat sebagai kesempatan untuk berbudi luhur, itu adalah sumber menghormati dan menghargai. Di Athena, warga penguasa baik dan memerintah, kantor politik dan yudisial penting adalah diputar dan semua warga negara memiliki hak untuk berbicara dan memberikan suara dalam perakitan politik.
Namun, aspek penting dari kewarganegaraan polis adalah eksklusivitas. Kewarganegaraan di Yunani dan Roma kuno, serta Abad Pertengahan kota yang dipraktekkan kewarganegaraan polis, itu eksklusif dan ketimpangan status diterima secara luas. Warga negara memiliki status lebih tinggi dari non-warga negara: Perempuan, budak atau 'barbar'. Misalnya, perempuan dianggap tidak rasional dan tidak mampu partisipasi politik (meskipun beberapa, terutama Plato , tidak setuju). Metode yang digunakan untuk menentukan apakah seseorang bisa menjadi warga negara atau tidak dapat didasarkan pada kekayaan (jumlah pajak yang dibayar satu), partisipasi politik, atau warisan (kedua orang tua harus lahir di polis).
Di Kekaisaran Romawi , polis kewarganegaraan berubah bentuk: Kewarganegaraan diperluas dari masyarakat skala kecil ke seluruh kekaisaran. Roma menyadari bahwa pemberian kewarganegaraan kepada orang-orang dari seluruh kerajaan melegitimasi kekuasaan Romawi di wilayah yang ditaklukkan. Kewarganegaraan di era Romawi tidak lagi status lembaga politik, yang telah direduksi menjadi hukum menjaga dan ekspresi aturan dan hukum. (Lihat Civis Romanus sum .)

Awal modern kewarganegaraan dan Abad Pertengahan

Selama abad pertengahan Eropa, kewarganegaraan biasanya dikaitkan dengan kota-kota, lihat penghuni kota , Great penghuni kota dan Borjuis . Nobility digunakan untuk memiliki hak atas rakyat jelata (lihat aristokrasi ), tetapi Revolusi Perancis dan revolusi lainnya mencabut hak istimewa dan membuat warga negara.

Kehormatan kewarganegaraan

Beberapa negara memperpanjang "kewarganegaraan kehormatan" untuk orang-orang yang mereka anggap menjadi sangat mengagumkan atau layak perbedaannya.
Dengan tindakan Kongres Amerika Serikat dan persetujuan presiden, kehormatan kewarganegaraan Amerika Serikat telah diberikan hanya tujuh orang. Kewarganegaraan Kanada Kehormatan memerlukan persetujuan bulat dari Parlemen . Satu-satunya orang yang pernah menerima kewarganegaraan Kanada kehormatan adalah Raoul Wallenberg secara anumerta pada tahun 1985, Nelson Mandela pada tahun 2001, Dalai Lama ke-14 , Tenzin Gyatso pada tahun 2006, Aung San Suu Kyi pada tahun 2007 dan Pangeran Karim Aga Khan pada tahun 2009.
Pada tahun 2002 Korea Selatan diberikan kewarganegaraan kehormatan untuk sepak bola Belanda (sepak bola) pelatih Guus Hiddink yang sukses dan tiba-tiba membawa tim nasional ke final semi-dari Piala Dunia FIFA 2002 . Kehormatan kewarganegaraan juga diberikan kepada Hines Ward , hitam Korea Amerika pemain sepak bola, pada tahun 2006 atas usahanya untuk mengurangi diskriminasi di Korea terhadap setengah-Korea.
Aktris Amerika Angelina Jolie menerima kehormatan Kamboja kewarganegaraan pada tahun 2005 karena upaya-upaya kemanusiaannya. Kriket Matthew Hayden dan Herschelle Gibbs diberikan kewarganegaraan kehormatan St Kitts dan Nevis Maret 2007 karena memecahkan rekor giliran mereka di Kriket Piala Dunia 2007 .
Di Jerman kewarganegaraan kehormatan diberikan oleh kota, kota dan federal negara kadang-kadang. Kewarganegaraan kehormatan berakhir dengan kematian terhormat, atau, dalam kasus-kasus luar biasa, ketika diambil oleh dewan atau parlemen kota, kota, atau negara. Dalam kasus penjahat perang, semua penghargaan seperti itu dibawa pergi oleh "Pasal VIII, bagian II, surat saya dari direktif 38 dari Sekutu Kontrol Dewan untuk Jerman" pada tanggal 12 Oktober 1946. Dalam beberapa kasus, kewarganegaraan kehormatan itu diambil dari anggota mantan GDR rezim, misalnya Erich Honecker , setelah runtuhnya GDR pada 1989-1990. ^{[ rujukan? ]}
Di Irlandia, "kewarganegaraan kehormatan" yang dianugerahkan pada orang asing sebenarnya kewarganegaraan hukum lengkap termasuk hak untuk berada di Irlandia, untuk memilih dll
Menurut Bab II, Pasal 29, ayat 'e)' dari Konstitusi Kuba, warga Kuba oleh kelahiran adalah orang asing yang, berdasarkan jasa luar biasa mereka menang dalam perjuangan untuk itu pembebasan Kuba, dianggap warga negara Kuba oleh kelahiran. ^{[ 4]} Che Guevara itu membuat warga kehormatan dari Kuba dengan Fidel Castro untuk perannya dalam Revolusi Kuba , di mana Guevara kemudian meninggalkan surat perpisahan dikenal baik nya. ^[5]
Secara historis, banyak negara terbatas kewarganegaraan hanya sebagian penduduk mereka, sehingga menciptakan sebuah kelas warga negara dengan hak-hak politik lebih unggul bagian lain dari populasi, namun setara dengan satu sama lain. Contoh klasik dari warga negara terbatas Athena di mana budak, perempuan, dan orang asing penduduk (disebut metics ) dikeluarkan dari hak-hak politik. Para Republik Romawi bentuk contoh lain (lihat kewarganegaraan Romawi ), dan, baru-baru ini, para bangsawan dari Persemakmuran Polandia-Lithuania memiliki beberapa karakteristik yang sama.